Buku Panduan Kreator IGTV

IGTV (Instagram TV) yang telah dirilis pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 kemarin, merupakan platform konten video vertikal dengan durasi panjang. Diungkapkan oleh CEO & Co-Founder Instagram, Kevin Systrom, bahwa rilis IGTV ini sekaligus menandai jumlah pengguna Instagram di seluruh dunia yang sudah mencapai angka 1 miliar. 

Instagram yang dimiliki Facebook siap ‘perang besar’ dengan YouTube yang dikuasai oleh Google. Tidak salah bagi Mark Zuckerberg/Facebook saat mengakuisisi Instagram pada April 2012 dengan ‘murah’ senilai USD 1 miliar atau hampir 13 trilyun (sementara WhatsApp diakuisisi 'hanya' lebih dari USD 19 miliar).

Konsep video vertikal ini begitu sangat menarik. Mungkin para pelaku kreatif sekaligus penggiat konten di berbagai daerah ingin memanfaatkan lebih IGTV, dan saatnya lebih fokus di IGTV dibandingkan YouTube. Berikut ini buku panduan lengkap IGTV setebal 48 halaman untuk menghasilkan konten yang lebih maksimal.


fail bisa diunduh disini: https://anton.id/IGTV

Sumber & foto: Instagram Info Center

Daftar Investor Go-Jek

Dalam kurun beberapa minggu yang lalu pada tanggal 17 Januari 2018, saya baca artikel mengenai kabar ataupun 'isu' masuknya suntikan dana dari Alphabet, perusahaan induk milik Google. Kemudian rilis artikel dari Techcrunch yang mengacu dari blog resmi Google (ditulis oleh Caesar Sengupta selaku VP, Next Billion Users Team), bahwa pada hari ini telah mengkonfirmasikan kebenaran akan kabar tersebut, bahwa Go-Jek telah menerima kucuran dana dari Alphabet, Meituan-Dianping (China), dan Temasek (Singapura) secara bersamaan dengan total nilai hampir 16 triliun.

Mengutip kisah dari situs Labana, sedikit kilas balik dikisahkan bahwa Go-Jek dimulai pada sekitar tahun 2011, didirikan oleh Nadiem Makarim, Brian Cu and Michaelangelo Moran. Sebelum mendirikan Go-Jek, Nadiem bekerja di McKinsey, Brian Cu bekerja di BCG, sementara Michaelangelo bekerja sebagai Web Interactive Designer freelancer. Tidak terlalu fokus saat itu untuk membangun Go-Jek, hingga kemudian Nadiem bergabung ke Zalora di November 2011, dan Brian bergabung di Januari 2012. Mereka direkrut oleh Rocket Internet untuk membangun Zalora Indonesia. Setelah keluar dari Zalora, Nadiem juga belum memilih fokus dengan Go-Jek-nya. Di April 2013 lulusan MBA Harvard ini malah bergabung ke Kartuku, menjabat sebagai CIO. Setahun di Kartuku, barulah Nadiem kembali fokus ke Go-Jek. Kisah sosok Brian Cu? Setelah keluar dari Zalora, lulusan National University of Singapore ini memilih berkarir di GrabTaxi sejak Juni 2013.

Terlepas dari segala pro dan kontra yang memberikan komentar mengenai dominasi investor asing di aplikasi yang diakui sebagai "karya anak bangsa ini", saya pribadi setuju dengan pendapat Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, yang dirilis oleh Viva News: "Menurutnya, Go-Jek beberapa kali diguyur investasi asing, karena memang investor luar negeri memang melihat startup asli Indonesia itu memang membutuhkan pendanaan. Sementara investor di Indonesia, menurutnya, belum melihat tertarik dengan potensi yang ada pada Go-Jek. Faktanya, kata dia, yang investasi ke Go-Jek selama ini cenderung dari luar negeri. Soal minimnya investor dalam negeri yang menyuntikkan dananya ke Go-Jek, menurut Sammy, karena mereka belum begitu memahami potensi dalam ekonomi digital. "Yang punya duit orang Indonesia belum ngerti startup itu apa sih, tapi yang di sana (luar) itu melihat wah itu butuh uang tuh,".

Atau bisa jadi memang ada investor Indonesia yang pandai membaca peluang dan secara diam-diam sudah menyuntikkan dana-nya ke Go-Jek namun memang tidak dipublikasikan kepada khalayak? Atau nampaknya memang sama sekali tidak ada satupun investor Indonesia di Go-Jek? He... he... he... 

Berikut data yang saya rangkum dari beberapa artikel terkait startup, mengenai siapa saja yang termasuk dalam daftar investor Go-Jek sejak dari era awal hingga sekarang:

(kalau ada yang mau mengoreksi, menambahkan ataupun update, silahkan...)


Foto: Go-Jek Indonesia

Mengenai Badan Siber dan Sandi Negara

Presiden Joko Widodo melantik  Mayjen TNI (Purn.) Dr. Djoko Setiadi, M.Si sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara Jakarta. Pelantikan Kepala BSSN dihadiri pula oleh Wakil Presiden, Menteri-menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Negara Lainnya.

Pengangkatan dan pelantikan  Dr. Djoko Setiadi, M.Si sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 130/P Tahun 2017 diharapkan akan menjaga kesinambungan dan percepatan visi dan misi BSSN.

Pengangkatan dan pelantikan tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terakhir diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 133 tahun 2017. BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertangung jawab langsung kepada Presiden.

BSSN bukan merupakan lembaga baru yang dibentuk, namun merupakan revitalisasi Lembaga Sandi Negara ditambah dengan tambahan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan dibentuknya BSSN, maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang Persandian serta pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi dilaksanakan oleh BSSN.

Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia disibukkan dengan serangan cyber yang berbahaya. Serangan cyber setiap saat mengancam sistem elektronik baik pemerintah maupun swasta. Penyebaran berita bohong “hoax” juga sangat marak bertebaran mewarnai kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sementara masyarakat membutuhkan informasi yang valid dan terpercaya untuk berinteraksi secara sosial. Di samping itu, informasi yang tidak benar dan valid ternyata menjadi ancaman tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengancam ideologi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan. Negara diharapkan hadir dalam menangani ancaman yang di ranah cyber saat ini. Oleh karena itu, kehadiran negara untuk mengintegrasikan secara terpadu pengelolaan ranah siber mutlak diperlukan untuk mencegah ancaman pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada aspek perekonomian, peran pemerintah untuk menata kelola ranah siber sebagai tempat kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan. Keamanan cyber difokuskan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian agar tetap tumbuh. Perekonomian digital seperti e-commerce dan e-business jembatan penyangga perekonomian nasional perlu mendapat perlindungan. Pemerintah harus memanfaatkan ranah siber untuk meningkatkan devisa negara, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat dalam menghadapi persaingan regional di Masyarakat Ekonomi ASEAN dan perekonomian global.

Isu lain yang cukup mengemuka terkait dengan keamanan ranah siber adalah perlu adanya perlindungan terhadap infrastruktur informasi kritis nasional. Gangguan/serangan terhadap infrastruktur kritis dapat menyebabkan terganggunya keamanan, keselamatan maupun rusaknya reputasi maupun citra negara di mata publik maupun internasional.

Ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan, teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan paradigma ancaman yang semula hanya berbentuk ancaman fisik (militer) berkembang dengan adanya bentuk ancaman lain yaitu ancaman multidimensi (nirmiliter). Ancaman nirmiliter tidak hanya bidang militer saja melainkan juga sipil. Ketahanan siber bagi masyarakat sipil perlu ditangani secara serius sebagai upaya menuju ketahanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam aspek ideologi politik, Pemerintah perlu segera menjalankan kewenangannya untuk mengelola ranah siber sebagai arena demokrasi rakyat yang sehat dan kondusif (cyber diplomacy dan cyber democracy). Dalam aspek sosial budaya, saat ini peran ranah siber tidak bisa dipandang remeh karena ranah siber merupakan saluran interaksi dan komunikasi yang cepat dan mampu menyentuh individu secara personal. Dengan demikian, ranah siber Indonesia harus menjadi ruang publik yang edukatif dan beretika, berlapis nilai-nilai luhur peningkatan moral bangsa.

Hadirnya negara dalam rangka melindungi warganya dan menjaga kedaulatan negara khususnya di ranah siber adalah dengan pembentukan organ pemerintahan (badan) yang bertanggung jawab untuk membidangi siber nasional dan berfungsi menentukan kebijakan keamanan siber nasional dengan peran dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta serta masyarakat. Dengan pertimbangan semangat Reformasi Birokrasi dan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan pemerintah mengenai pembentukan organ pemerintahan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi Kementerian/Lembaga yang ada untuk menangani tugas baru tanpa harus membentuk badan baru.

Dengan demikian tugas, fungsi dan kewenangan badan siber dapat diakomodir melalui perluasan fungsi dan kewenangan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Lemsaneg saat ini mengemban tugas dan fungsi Persandian untuk keamanan informasi dan komunikasi, memiliki SDM berkompetensi di bidang keamanan informasi dan manajemen TI, membina SDM Sandi secara nasional, serta mengelola jaring komunikasi sandi di institusi pemerintah. Untuk itu, dalam proses perubahannya Lemsaneg memerlukan suatu ketentuan hukum dalam bentuk Peraturan Presiden.

BSSN nantinya diarahkan kepada pembangunan lingkungan (ekosistem) ranah siber Indonesia yang tahan dan aman. Selain itu, BSSN juga menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau Negara, serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.


Sumber: Badan Siber & Sandi Negara

Foto: Patryk Grądys

Selamat Tahun Baru 2018

Akhirnya kita bersama-sama meninggalkan tahun 2017 dan memasuki awal tahun 2018. Semoga segalanya bertambah lebih baik di tahun ini dan selanjutnya. Amin.... Kalau akhir tahun 2016 lalu saya sempat menuliskan mengenai "resolusi", nampaknya kini saya tidak membutuhkannya lagi... he... he... Intinya adalah saya mau menjadi orang yang 'lebih berkembang'. Banyak belajar, banyak membaca, banyak berbagi, banyak memberi, bertambah kawan, bertambah koneksi, bertambah ilmu dan lain sebagainya. 

Dengan tidak membuat resolusi, maka saya tidak terlalu terbebani dengan banyak ide, gagasan, ataupun sekedar wacana-wacana yang hanya ada di pikiran. Prinsip saya sekarang adalah kalau punya ide kreatif maka ya harus segera direalisasikan dan dieksekusi. Masalah berhasil atau tidaknya, rugi ataupun untung itu soal nanti. Tentunya ide-ide tersebut memiliki landasan ataupun prinsip "usaha yang bisa berkembang dengan baik (dan cepat)".

Selamat Tahun Baru 2018!


Foto: Cathryn Lavery