Mengenai Badan Siber dan Sandi Negara

Presiden Joko Widodo melantik  Mayjen TNI (Purn.) Dr. Djoko Setiadi, M.Si sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara Jakarta. Pelantikan Kepala BSSN dihadiri pula oleh Wakil Presiden, Menteri-menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Negara Lainnya.

Pengangkatan dan pelantikan  Dr. Djoko Setiadi, M.Si sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 130/P Tahun 2017 diharapkan akan menjaga kesinambungan dan percepatan visi dan misi BSSN.

Pengangkatan dan pelantikan tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terakhir diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 133 tahun 2017. BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertangung jawab langsung kepada Presiden.

BSSN bukan merupakan lembaga baru yang dibentuk, namun merupakan revitalisasi Lembaga Sandi Negara ditambah dengan tambahan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan dibentuknya BSSN, maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang Persandian serta pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi dilaksanakan oleh BSSN.

Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia disibukkan dengan serangan cyber yang berbahaya. Serangan cyber setiap saat mengancam sistem elektronik baik pemerintah maupun swasta. Penyebaran berita bohong “hoax” juga sangat marak bertebaran mewarnai kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sementara masyarakat membutuhkan informasi yang valid dan terpercaya untuk berinteraksi secara sosial. Di samping itu, informasi yang tidak benar dan valid ternyata menjadi ancaman tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengancam ideologi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan. Negara diharapkan hadir dalam menangani ancaman yang di ranah cyber saat ini. Oleh karena itu, kehadiran negara untuk mengintegrasikan secara terpadu pengelolaan ranah siber mutlak diperlukan untuk mencegah ancaman pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada aspek perekonomian, peran pemerintah untuk menata kelola ranah siber sebagai tempat kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan. Keamanan cyber difokuskan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian agar tetap tumbuh. Perekonomian digital seperti e-commerce dan e-business jembatan penyangga perekonomian nasional perlu mendapat perlindungan. Pemerintah harus memanfaatkan ranah siber untuk meningkatkan devisa negara, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat dalam menghadapi persaingan regional di Masyarakat Ekonomi ASEAN dan perekonomian global.

Isu lain yang cukup mengemuka terkait dengan keamanan ranah siber adalah perlu adanya perlindungan terhadap infrastruktur informasi kritis nasional. Gangguan/serangan terhadap infrastruktur kritis dapat menyebabkan terganggunya keamanan, keselamatan maupun rusaknya reputasi maupun citra negara di mata publik maupun internasional.

Ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan, teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan paradigma ancaman yang semula hanya berbentuk ancaman fisik (militer) berkembang dengan adanya bentuk ancaman lain yaitu ancaman multidimensi (nirmiliter). Ancaman nirmiliter tidak hanya bidang militer saja melainkan juga sipil. Ketahanan siber bagi masyarakat sipil perlu ditangani secara serius sebagai upaya menuju ketahanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam aspek ideologi politik, Pemerintah perlu segera menjalankan kewenangannya untuk mengelola ranah siber sebagai arena demokrasi rakyat yang sehat dan kondusif (cyber diplomacy dan cyber democracy). Dalam aspek sosial budaya, saat ini peran ranah siber tidak bisa dipandang remeh karena ranah siber merupakan saluran interaksi dan komunikasi yang cepat dan mampu menyentuh individu secara personal. Dengan demikian, ranah siber Indonesia harus menjadi ruang publik yang edukatif dan beretika, berlapis nilai-nilai luhur peningkatan moral bangsa.

Hadirnya negara dalam rangka melindungi warganya dan menjaga kedaulatan negara khususnya di ranah siber adalah dengan pembentukan organ pemerintahan (badan) yang bertanggung jawab untuk membidangi siber nasional dan berfungsi menentukan kebijakan keamanan siber nasional dengan peran dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta serta masyarakat. Dengan pertimbangan semangat Reformasi Birokrasi dan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan pemerintah mengenai pembentukan organ pemerintahan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi Kementerian/Lembaga yang ada untuk menangani tugas baru tanpa harus membentuk badan baru.

Dengan demikian tugas, fungsi dan kewenangan badan siber dapat diakomodir melalui perluasan fungsi dan kewenangan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Lemsaneg saat ini mengemban tugas dan fungsi Persandian untuk keamanan informasi dan komunikasi, memiliki SDM berkompetensi di bidang keamanan informasi dan manajemen TI, membina SDM Sandi secara nasional, serta mengelola jaring komunikasi sandi di institusi pemerintah. Untuk itu, dalam proses perubahannya Lemsaneg memerlukan suatu ketentuan hukum dalam bentuk Peraturan Presiden.

BSSN nantinya diarahkan kepada pembangunan lingkungan (ekosistem) ranah siber Indonesia yang tahan dan aman. Selain itu, BSSN juga menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau Negara, serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.


Sumber: Badan Siber & Sandi Negara

Foto: Patryk Grądys

Selamat Tahun Baru 2018

Akhirnya kita bersama-sama meninggalkan tahun 2017 dan memasuki awal tahun 2018. Semoga segalanya bertambah lebih baik di tahun ini dan selanjutnya. Amin.... Kalau akhir tahun 2016 lalu saya sempat menuliskan mengenai "resolusi", nampaknya kini saya tidak membutuhkannya lagi... he... he... Intinya adalah saya mau menjadi orang yang 'lebih berkembang'. Banyak belajar, banyak membaca, banyak berbagi, banyak memberi, bertambah kawan, bertambah koneksi, bertambah ilmu dan lain sebagainya. 

Dengan tidak membuat resolusi, maka saya tidak terlalu terbebani dengan banyak ide, gagasan, ataupun sekedar wacana-wacana yang hanya ada di pikiran. Prinsip saya sekarang adalah kalau punya ide kreatif maka ya harus segera direalisasikan dan dieksekusi. Masalah berhasil atau tidaknya, rugi ataupun untung itu soal nanti. Tentunya ide-ide tersebut memiliki landasan ataupun prinsip "usaha yang bisa berkembang dengan baik (dan cepat)".

Selamat Tahun Baru 2018!


Foto: Cathryn Lavery

Panduan Ukuran Gambar di Media Sosial 2018

Berikut adalah data infografis yang dirilis oleh makeawebsitehub.com, yang memberikan informasi detail dan lengkap untuk berbagai keperluan ukuran/size gambar yang diperuntukkan dalam berbagai format media sosial, mulai dari:
Semoga di tahun 2018, kita bisa memaksimalkan potensi media sosial secara positif dan dinamis. File dalam format pdf bisa diunduh di tautan ini.

Perusahaan Rekaman Zaman Now

Bagaimana kita memikirkan dan mendefinisikan ‘perusahaan rekaman’ ataupun ‘label rekaman’ saat ini? Apakah kita sedang membayangkan sebuah bangunan kantor megah yang terletak di ibukota DKI Jakarta dengan beberapa lantai, dengan jumlah pegawai kisaran antara 50 hingga 70 orang karyawan/karyawati? He… he… he…

Tentunya era saat ini sudah banyak sekali yang berubah, baik secara ‘kondisi fisik’ sebuah perusahaan rekaman ataupun iklim ‘industri musik’-nya sendiri secara keseluruhan. Namun tenang saja… dalam tulisan di blog ini saya tidak akan membahas ataupun mengupas bagaimana kondisi perusahaan rekaman nasional kita yang dulu masih (ada) ataupun yang masih bertahan hingga saat ini.

Saya lebih menyukai untuk menyusun rencana-rencana mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masa yang akan datang, yang lebih menjanjikan, dan tentunya tetap berhubungan dengan musik. Tulisan ini sendiri sebenarnya untuk merespon dan mempelajari dari rilis ‘secara diam-diam’ yang baru saja dilakukan oleh United Masters pada hari Rabu 15 November 2017 lalu.

United Masters merupakan perusahaan rekaman yang juga perusahaan startup dikomandani oleh Steve Stoute (salah satu mantan presiden di Interscope Records), dimana sejak tahun lalu telah mendapatkan pendanaan sekitar 70 juta dollar dari Alphabet (perusahaan induk Google), perusahaan yang aktif berinvestasi di bidang teknologi Andreessen Horowitz, investor Silicon Valley Floodgate, dan juga investasi dari perusahaan film 20th Century Fox. Berapakah nilai “70 juta dollar’ dalam dollar Amerika? Ya kurang lebih senilai: Rp 950.000.000.000,- (semoga saya tidak salah menghitung , karena nilai tersebut masih sedikit bila dibandingkan dengan nilai korupsi KTP-el ).

Sebelumnya Steve Stoute mendirikan agensi periklanan Translation pada 2004 yang fokus dalam mengembangkan konsep branding musik dengan produk. Hingga setelah melewati masa sekian belas tahun, Steve Stoute berinisiatif mendirikan United Masters. Dengan adanya konsep perusahaan rekaman model begini, tanpa harus berbicara istilah ‘disrupsi’, tentunya akan banyak merubah pola-pola tradisional di industri musik yang telah berjalan selama ini. Mungkin saja tidak akan ada lagi istilah label mayor, label minor ataupun label niche.

Meski bergaya kekinian dan memiliki tagline: “Your future has no labels”, namun menurut pendapat saya sebenarnya peran United Masters ini kurang lebih bakal bertindak ala distributor musik digital dan kombinasi gaya sebagai agensi kreatif/marketing.

Artis siapapun yang akan bergabung dengan United Masters yang berkantor pusat di San Francisco ini akan diminta untuk menyetor biaya administrasi yang tidak terlalu mahal, dan nantinya hasil royalti dari penjualan lagu atau karya akan dibagi oleh kedua belah pihak. Karya-karya lagu dari si artis tersebut akan didistribusikan ke berbagai saluran pengaliran musik seperti Spotify dan YouTube. Sementara untuk master rekaman lagu tetap sepenuhnya menjadi hak milik artis. Perjanjian lainnya yang terkait yaitu penjualan merchandise dan penjualan tiket konser ada kesepakatan untuk dibagi oleh kedua pihak. Oya in-return disisi artis, dari perjanjian ini adalah nantinya artis akan mendapatkan akses data ataupun metric yang bisa dikelola terkait dengan fan, demografi, dll.

Apakah kita disini bisa mengadopsi dan memodifikasi konsep perusahaan rekaman kekinian tersebut? Tentunya bisa saja dengan segala kreatifitas dan kinerja maksimal. Menurut saya saat ini kita sangat butuh untuk mengembangkan konsep-konsep seperti ini (termasuk model bisnisnya), agar musik nasional bisa terus tumbuh, industrinya bisa lebih maju dan berkembang. Kuncinya adalah tanpa perlu melibatkan banyak orang dari ‘internal industri’, kita butuh merekrut SDM berkualitas; katakanlah ambil pentolan-pentolan dari Go-Jek, Tokopedia, Traveloka, ataupun BukaLapak, untuk bekerja sebagai COO, CMO, CFO, CTO, dll. Kita tidak akan membangun perusahaan rekaman, namun kita akan membangun perusahaan konten musik yang didukung oleh teknologi terkini.

Oya, sebenarnya konsep ini sebenarnya bukan merupakan ‘kerjaan’ baru buat Google, karena sebelumnya lewat 300 Entertainment, sebuah perusahaan rekaman Amerika yang didirikan pada 2012 oleh musik veteran Lyor Cohen (Def Jam, Warner Music) sebagai CEO, Google merupakan investor utama di perusahaan yang bergaya content company tersebut dengan menyuntik dana sekitar 5 juta dollar. Sebuah perusahaan raksasa teknologi seperti Google tetep pengen juga untuk ‘mencicipi’ jualan receh dari musik dan berniat menguasai copyright.

Sumber: Music Business World, Techcrunch, Billboard, dan WSJ

Foto: John Hult


*Artikel ini sebelumnya telah dipublikasikan di Medium, antonkurniawan.id, dikarenakan ada kendala teknis mengenai domain tersebut maka dipublikasikan ulang di blog ini